MENGAPA UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TERUS NAIK? (180,7 milyar dolar AS di tahun 2010 naik menjadi 214,5 milyar dolar AS di tahun 2011)

MENGAPA UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TERUS NAIK? (180,7 milyar dolar AS di tahun 2010 naik menjadi 214,5 milyar dolar AS di tahun 2011)

Setelah dikalkulasikan, tahun 2012, setiap anak yang baru lahir mendapat beban utang Rp 8 juta.....

Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:
1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.

Lima tahun sebelum krisis ekonomi (1992/1993 – 1996/1997) indonesia mengalami defisit TB masing-masing tiap tahun (jutaan) : $2,311; $2,740; $3,248; $6,757 dan $7,847. Maka untuk menutup defisit itu pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.

Sementara pada 2010, transaksi berjalan surplus US$5,643 miliar dan 2009 transaksi berjalan surplus US$10,628 miliar. jika dilihat pada triwulan I 2011 transaksi berjalan surplus US$2,089 miliar. Pada triwulan II 2011, transaksi berjalan US$237 juta. Dan triwulan III surplus US$0,2 miliar dan triwulan IV diramalkan mengalami defisit menurut Gubernur Bank Indonesia.

Transaksi berjalan yang menurun tiap tahunnya, sebenarnya masih surplus, artinya seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang. Tetapi ada peramalan-peramalan yang mengatakan triwulan kedepan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjaman luar negeri, akhirnya indonesia kembali berhutang.

2. Meningkatnya kebutuhan investasi
Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”

Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi delima invesment-saving gap. Menurut kordinator bapenas Armida Alisjahbana pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun Sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun;

Dengan adanya gap, Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

3. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. Tingkat inflasi oktober 2011 sebesar 0,32% lalu meningkat november 2011 menjadi 0,34% trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga bahkan sampai 50 yaitu suku bunga november 2011 sebesar 6%.

Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.

4. Struktur perekonomian tidak efisien -- dengan alat ukur ICOR
Incremental capital output ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR mencapai 4,9 (1984 – 2011) yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini mendorong utang luar negeri.

ANALISIS PERSEKTIF EKONOMI POLITIK
Menurut Dr Muhammad Findi dosen ekonomi politik IPB (2011) dalam slide mata kuliah ekonomi politik utang disebutkan bahwa, kecenderungan trand utang luar negeri indonesia atau negara berkembang pada umumnya meningkat akibat pemerintah (dalam hal ini eksekutornya adalah dirjen pengelolaan utang) menjadikan utang sebagai skema rutin atau sering disebutkan dengan “jebakan utang”.

Politik utang luar negeri dari sudut pandang ekonomi politik ada dua, yaitu :
1. Menjadikan utang luar negeri skema rutin  “jebakan utang” , terjebak oleh debitor multilateral atau unilateral
2. Menjadikan utang sebagai tambahan / penutup kebutuhan  langkah darurat, jika langkah langkah strategis sudah dilakukan, namun masih kurang. Misal ketika sumber penerimaan dalam negeri yaitu salah satunya pajak dan laba BUMN.

Kecenderungan pemerintah negara berkembang, termasuk indonesia terjebak dengan skema neraca modal; masuknya arus modal sehingga tercipta privatisasi BUMN. Akhirnya dengan berhutang ketergantungan negara berkembang kepada investor asing semakin tinggi, hal ini akan menciptakan budaya rendah, hingga akhirnya produktivitas sumber daya ekonomi domestik rendah pula. Seharusnya prinsip politik utang luar negeri indonesia tidak boleh menjadikan utang sebagai solusi utama dalam defisitnya APN, namun seharusnya memposisikan utang luar negeri sebagai pelengkap atau solusi akhir dalam keputusan.

ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM
Berbicara utang luar negeri tak bisa dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara. Artinya, tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi fiqih utang itu sendiri. Karena utang mengutang dalam syara boleh hukumnya, namun jika berbicara masalah utang luar negeri yang merupakan kebijakan suatu negara, hendaklah suatu negara memperhatikan kedaulatan negaranya atas semua kebijakan yang dilakukannya.

Menurut Farid wajidi seorang pengamat politik international, meminta bantuan negara-negara imperialis dalam bentuk apapun merupakan bunuh diri politik. Bantuan ekonomi berupa utang luar negeri telah digunakan oleh Barat sebagai alat intervensi kepentingan mereka di dunia Islam. Sebagai negara penerima bantuan IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus tunduk kepada kebijakan liberal yang digariskan oleh Barat. Meskipun hal itu berarti “merampok” harta negara dan menambah derita rakyat. Dengan utang luar negeri ini sebuah negara terus menerus bergantung kepada asing. Beban bunga utang yang semakin menjulang membuat Indonesia seolah olah menjadi sapi perahan negara penjajah.

Yang harus dilakukan pemerintah adalah revitalisasi sumber pemasukan negara untuk mengisi defisitnya anggaran, misal stop privatisasi BUMN, eksploitasi barang tambang dll. Namun sekali lagi hal ini akan sulit dilaksanakan jika paradigma sistem ekonomi negara kita, masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan utang sebagai pondasi utama dalam pembangunan nasional.